Yurisdiksi International Court Of Justice (Icj) / Mahkamah Internasional - Indonexa

Search Suggest

Yurisdiksi International Court Of Justice (Icj) / Mahkamah Internasional

Yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICJ adalah satu-satunya badan peradilan yang memiliki yurisdiksi universal untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB. Tujuan utama ICJ adalah memfasilitasi penyelesaian sengketa antara negara-negara dengan cara hukum, serta memberikan advokasi hukum atas masalah-masalah yang dihadapi dunia internasional.

ICJ didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Badan peradilan ini memiliki 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan sembilan tahun yang dapat diperpanjang. Hakim-hakim ini berasal dari berbagai negara dan memiliki pengalaman dan kompetensi hukum internasional yang mendalam.

Yurisdiksi ICJ mencakup dua jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi wajib dan yurisdiksi pilihan.

1. Yurisdiksi Wajib: Yurisdiksi wajib berlaku bagi semua negara anggota PBB. Artinya, jika dua negara anggota PBB terlibat dalam sengketa, mereka memiliki kewajiban untuk menerima yurisdiksi ICJ dan mematuhi keputusan yang diambil oleh mahkamah. ICJ memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis sengketa internasional, termasuk sengketa perbatasan, hak asasi manusia, lingkungan, dan sebagainya.

2. Yurisdiksi Pilihan: Yurisdiksi pilihan berlaku ketika negara-negara sepakat untuk menyerahkan sengketa tertentu kepada ICJ untuk diselesaikan. Negara-negara dapat membuat perjanjian khusus atau klaim terpisah untuk menentukan yurisdiksi ICJ atas sengketa mereka. Jika kedua belah pihak menyetujui yurisdiksi ICJ, mereka harus tunduk pada proses peradilan dan putusan yang diberikan oleh mahkamah.

ICJ memiliki beberapa kewenangan dan fungsi utama dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan internasional, yaitu:

1. Menyelesaikan Sengketa: Tugas utama ICJ adalah menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB secara adil dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan hukum dan prinsip keadilan internasional.

2. Memberikan Opini Hukum: ICJ juga dapat memberikan opini hukum tentang isu-isu hukum internasional yang diajukan oleh badan-badan PBB atau lembaga-lembaga internasional lainnya. Opini ini bersifat non-berkekuatan mengikat, namun memiliki pengaruh besar dalam membentuk interpretasi hukum internasional.

3. Memberikan Advokasi Hukum: ICJ dapat memberikan advokasi hukum dan nasihat hukum kepada badan-badan PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya terkait isu-isu hukum internasional yang kompleks.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan dan putusan ICJ bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Negara-negara anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan ICJ sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai anggota PBB.

ICJ memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional dan memfasilitasi penyelesaian damai atas sengketa antara negara-negara. Melalui pendekatannya yang berlandaskan hukum dan prinsip keadilan, ICJ berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan adil bagi seluruh umat manusia.