Yang Tidak Termasuk Lembaga Negara Setelah Amandemen Uud 1945 Adalah - Indonexa

Search Suggest

Yang Tidak Termasuk Lembaga Negara Setelah Amandemen Uud 1945 Adalah

Setelah Amandemen UUD 1945: Lembaga Negara yang Tidak Termasuk dalam Struktur Pemerintahan

Pengantar:
Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Beberapa lembaga negara mengalami perubahan atau penyesuaian setelah amandemen tersebut. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lembaga negara yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan setelah amandemen UUD 1945.

1. Mahkamah Kehormatan Dewan:
Sebelum amandemen UUD 1945, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan bagian dari struktur lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, setelah amandemen, MKD tidak lagi termasuk sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri. Tugas dan kewenangan MKD telah diserahkan kepada Komisi Kehormatan Dewan (KKD) yang merupakan salah satu organ dalam DPR.

2. Dewan Pertimbangan Agung:
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebelumnya merupakan salah satu lembaga negara yang berdiri sendiri dan berfungsi memberikan pertimbangan kepada presiden. Namun, setelah amandemen UUD 1945, DPA tidak lagi termasuk dalam struktur pemerintahan. Fungsi dan wewenang DPA dialihkan kepada lembaga lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan.

3. Badan Koordinasi Nasional:
Sebelum amandemen UUD 1945, Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) adalah salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana dan krisis nasional. Namun, setelah amandemen, Bakornas tidak lagi termasuk dalam struktur lembaga negara. Fungsi dan tanggung jawab Bakornas kemudian dialihkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi lembaga negara yang lebih terpusat dalam penanganan bencana dan krisis nasional.

4. Dewan Pertimbangan Presiden:
Sebelum amandemen UUD 1945, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan lembaga negara yang memberikan nasihat dan pendapat kepada presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, setelah amandemen, Wantimpres tidak lagi termasuk dalam struktur lembaga negara. Amandemen UUD 1945 mengubah struktur dan tugas Wantimpres, dan kewenangannya yang semula diatur oleh undang-undang, kini dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga negara lainnya.

Kesimpulan:
Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Beberapa lembaga negara, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Koordinasi Nasional (Bakornas), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), tidak lagi termasuk dalam struktur lembaga negara setelah amandemen tersebut. Perubahan ini mencerminkan adaptasi dan penyesuaian struktur pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan zaman dan mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga yang ada.